Politik

Pegalaman Politik Buya dimulai ketika menjadi saksi dalam Pemilu 1971. Di usia 18 tahun sebagai pemilih pemula, sekaligus menjadi saksi dari partai yang merupakan pelanjut Masyumi yakni Partai Muslimin Indonesia.

Politik adalah ibadah dan perjuangan. Sepanjang tahun 1971 sampai 1980, Buya disibukkan oleh aktifitas dakwah dan pendidikannya. Tak sedikitpun ia menyentuh politik secara praktis walaupun berhubungan dengan tokoh-tokoh politik.

Beberapa guru politiknya antara lain adalah Zamzami Kimin, mantan anggota Konstituante RI dari Partai Masyumi. Semejak kanak-kanak, ketika pemilu 1955, Buya telah sering diajak neneknya yang merupakan anggota Muslimat Masyumi untuk mengikuti Kampanye. Zamzami Kimin merupakan tokoh yang hadir pada saat itu.

Tokoh lain yang sangat mempengaruhi jalan politik Buya adalah Abdul Kadir Usman (AKU). Tokoh politisi ulung asal Barung-Barung Balantai Pessel ini lah yang mendorong Buya memasuki politik praktis. Pada tahun 1980, AKU menawari Buya menjadi anggota DPRD Sumbar dari PPP. Namun bagi Buya, posisi bukanah hal penting. Ia berpikir bahwa dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, ia akan dapat mengabdi lebih konkrit untuk kampung halamannya. Maka Buya pun dicalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Padahal, tawaran di DPRD Propinsi adalah calon jadi.

Tahun 1987-1999 merupakan masa suram bagi Buya. Politik Orde Baru yang kejam dengan rekayasanya menyingkirkan Buya dari pentas politik. Mekanisme Litsus (penelitian khusus) merupakan alat dominasi orde baru atas parpol. Nama Buya dicoret paksa dari daftar dengan tuduhan tidak setia pada Pancasila hanya  karena kalau berceramah, Buya menggunakan dasar Al-Qur’an dan Hadits, bukan Pancasila. Jekas, ini hanyakah akal-akalan Orde Baru saja. Sebenarnya tidak ada yang salah, karena dalam khuthbah atau ceramah seharusnya memang menggunakan Al-Qur’an dan Hadits. Sumber-sumber tertentu menyebutkan bahwa alasan pencoretan Buya yang sebenarnya adalah karena Pemerintah Daerah zaman Orde Baru menganggap Buya terlalu vokal dan kritis

Tahun 1999, setelah reformasi berakhir, berakhir pula era penyingkiran yang telah menimpa Buya. Selama 1987-1999, Buya tidak memperoleh akses untuk berbuat karena bukan GOLKAR. Ia diberhentikan sebagai Guru MAN karena tidak anggota Golkar, ditekan dan dianggap tidak mampu oleh jentera politik Orde Baru yang represif. Di Tahun 1999, Buya kembali menjadi Anggota DPRD 50 Kota mewakili Tanah Kelahirannya Pangkalan bahkan terpilih sebagai Ketua DPRD.

Pengabdian tidak terhenti. Begitu menjadi anggota DPRD di tahun 1982-1987, Buya memperjuangkan pembangunan Jembatan Rangka Besi yang menghubungkan Pangalan-Kapur IX. Sebelumnya, peyebrangan dilakukan dengan rakit. Bayangkan, bus-bus yang bermuatan penumpang dan barang naik rakit menyeberangi derasnya Batang Maek. Hasil perjuangan beliau ini sangat bermanfaat membangkitkan roda perekonomian dan taraf hidup masyarakat Pangkalan dan Kapur IX.

Selama Buya disingkirkan dari Politik pada 1987-1999, tidak ada perbaikan dari fasilitas jembatan tersebut. telah banyak korban yang jatuh dari jembatan yang lapuk dan berlubang-lubang karena dimakan usia. Pada tahun 1999-2004, ketika Buya kembali menjadi Anggota DPRD dari Pangkalan di DPRD 50 Kota, Jembatan itu diganti dengan yang baru. Bukan hanya diperbaiki, namun diganti dengan jembatan rangka besi yang jauh lebih besar.

Pada tahun 2004, Buya kembali menjadi Anggota DPRD 50 Kota. Beliau tetap berusaha menyampaikan aspirasi Masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satunya adalah perbaikan jalan yang benar-benar parah sementara ia harus dilalui oleh bus dan truck-truck pengangkut gambir, karet, sawit dan batu bara. Buya sangat memikirkan ini dan terus memperjuangkannya sejak tahun 1999. Namun anggaran daerah masih belum berhasil dialokasikan untuk project ini barulah di tahun 2005, jalan itu diperbaiki dan menjadi mulus setelah bertahun-tahun menjadi jebakan bagi truk karena hiasan lobang yang menganga.

Mohon Doa Restu dan Dukungan dari Semuanya

Iklan
In Archive
%d blogger menyukai ini: